RHMFM Wonogiri

WONOGIRI-Selama tahun 2011 ini, Kejaksaan Negeri Wonogiri (Kejari) menyidik kasus dugaan korupsi sebanyak empat perkara. Dari empat kasus tersebut satu diantaranya sudah sampai pada tahap penuntutan. Hal itu diutarakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri Sukaryo SH. MH, melalui Kasi Intel Imam Sutopo SH, Jumat (9/12) usai upacara hari korupsi, di Kantor Kejari.

Dijelaskan Imam, kasus yang telah ditanganinya antara lain penyimpangan dana sarana prasarana (Sarpras). Kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. Sementara tiga perkara lain adalah kasus dana UKM Wonogiri, dana PNPM di Kecamatan Bulukerto dan penggunaan uang PBB oleh oknum Kepala Desa.

Foto: Pegawai kejaksaan saat tabor bunga beberapa waktu lalu (bsr)

Dibeberkan, kasus dugaan korupsi Sarpras olahraga terjadi pada 2003/2004, dengan nilai anggaran sebanyak Rp.500 juta. Perkara tersebut menyeret mantan Kasek SMKN 1 Wonogiri berinisial AIW. Kejari telah memeriksa lebih dari 10 saksi. Antara lain mantan Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi, mantan Sekda Wonogiri Suprapto.

Kejaksaan juga menangani kasus korupsi pengadaan sertifikat 2010 di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri yang mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp.75 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan pensertifikatan hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan tahun 2010 di Wonogiri.

Pelaksanaan DIPA itu, dialokasikan di Desa Ngadirojo Kidul, Ngadirojo untuk pensertifikatan 100 bidang tanah. Di Desa Wiroko, Tirtomoyo untuk pensertifikatan 65 bidang tanah, dan di Desa Jendi Girimarto untuk pensertifikatan 85 bidang tanah. Mestinya, warga yang mendapat program itu, tidak dipungut biaya. Namun dalam pelaksanaannya warga dipungut sekitar Rp.600.000. “Uang itu digunakan rame-rame mulai pejabat Desa hingga pejabat Kabupaten,” jelas Imam.

Sedangkan kasus PNPM adalah penyelewengan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dengan tersangka Karyadi Cahyo Kuncoro, Ketua Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (UPK PNPM MP) Kecamatan Bulukerto dan Bendaharanya bernama Agus Martanto. Penyelewengan dana itu berkisar Rp.340 juta, yang didapat dari 13 kelompok yang bermasalah maupun fiktif.

Sementara kasus PBB, saat ini Kejaksaan tengah berkonsentrasi menangani penyimpangan di Desa Sedayu, Pracimantoro. Di Desa Sedayu ini, uang PBB yang tidak disetor sejak 2004-2010 total ada sekitar Rp.119 juta. Selain di Desa Sedayu, Imam menyebut ada lima desa lagi yang akan ditangani, namun belum disebutkan, wilayah desanya. (bsr)

JUAL RUMAH
rhmfm On December - 9 - 2011

Categories

News

Tags

Related Posts

  • No related posts found

Leave a Reply

5 + 4 = ?


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
LIVE STREAMING RHMFM VIA WINAMP
Silakan klik salah satu gambar di atas sesuai format yang di kehendaki untuk mendengarkan RHMFM melalui Winamp.
Komputer anda belum terinstall Winamp? download Winamp di sini

Mitra Kerja

  • PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri
  • infowonogiri
  • INFO SELULER
  • best cheap web hosting providers

lpk